Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkot Surabaya Dampingi Warga Manfaatkan Lahan BTKD

Bangga Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) terus memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk menyejahterakan warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Pahlawan. Bahkan, warga Kota Surabaya terus didampingi untuk mengelola lahan BTKD yang ditanami tanaman pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan di Kota Surabaya ada sebanyak 18 lahan BTKD yang tersebar di berbagai titik di Kota Pahlawan.

18 lahan BTKD itu adalah BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, Medayu Kosaghra Rungkut.

“Nah, dari 18 lahan BTKD itu, ada enam lahan yang dikelola langsung oleh kelompok warga dan kita intens mendampingi mulai awal hingga akhir. Enam BTKD itu diantara yang di Kutisari, Wonocolo, dan Medokan Asri Kosaghara dan tiga BTKD lainnya,” kata Antiek seusai melakukan panen lele di lahan kosong kantor Kelurahan Jambangan, Sabtu (22/1/2022).

Bangga Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) terus memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk menyejahterakan warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Pahlawan. Bahkan, warga Kota Surabaya terus didampingi untuk mengelola lahan BTKD yang ditanami tanaman pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan di Kota Surabaya ada sebanyak 18 lahan BTKD yang tersebar di berbagai titik di Kota Pahlawan. 18 lahan BTKD itu adalah BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, Medayu Kosaghra Rungkut.

“Nah, dari 18 lahan BTKD itu, ada enam lahan yang dikelola langsung oleh kelompok warga dan kita intens mendampingi mulai awal hingga akhir. Enam BTKD itu diantara yang di Kutisari, Wonocolo, dan Medokan Asri Kosaghara dan tiga BTKD lainnya,” kata Antiek seusai melakukan panen lele di lahan kosong kantor Kelurahan Jambangan, Sabtu (22/1/2022).

Ia juga memastikan bahwa di lahan-lahan BTKD itu ditanami tanaman pangan seperti ketela pohon dan tanaman pangan lainnya, termasuk pula tanaman hortikultura seperti sayur, tomat, terong, cabe dan tanaman hortikultura lainnya. Bahkan, beberapa diantaranya sudah panen seperti beberapa hari lalu dia melakukan panen jagung dan cabai.

“Kali ini, kita panen lele di lahan pemkot yang ada di Kelurahan Jambangan. Kebetulan di tempat ini pihak kelurahan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan budidaya ikan lele, dan hari ini kita panen sekitar 1 kwintal,” kata dia.

Menurutnya, hasil panen ikan lele itu dibagikan kepada warga, diantaranya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), lansia, dan keluarga yang memiliki anak stunting. Selain itu, sebagian dijual untuk tambahan para petani, karena pengelolaannya kelompok tani satu padu.

“Jadi, kita terus mendorong warga untuk ikut serta memaksimalkan lahan BTKD demi penguatan ketahanan pangan,” imbuhnya.

Menurut Antiek, pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK dan juga masyarakat. Bahkan, ketika melakukan penanaman pihaknya juga melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu.

“Makanya, beberapa lahan BTKD milik pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kita, tapi yang mengelola adalah warga, kita hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala. Namun, banyak pula lahan BTKD yang masih kita kelola, dan hasil panennya kita bagikan gratis kepada warga sekitar,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Surabaya Rahmad Kodariawan juga memastikan bahwa sebenarnya warga juga sangat senang dan antusias mengelola lahan BTKD itu untuk lahan pertanian. Makanya ke depan, seperti harapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, warga yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bisa mengelola lahan BTKD itu.

“Sebenarnya kata Pak Wali, lahan BTKD itu bisa dimanfaatkan oleh MBR. Jadi, MBR itu yang mengelola dari awal sampai akhir, kita bantu benih dan pupuknya serta pendampingannya, tapi yang mengelola mereka, dan hasil panennya bisa dimanfaatkan oleh mereka, bisa dimakan sendiri dan selebihnya bisa dijual untuk pemasukan mereka,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia juga mengajak kepada warga Kota Surabaya terutama para MBR untuk bersama-sama mengelola lahan BTKD itu. Apalagi, kota ini adalah kota dagang dan kota jasa, sehingga lahan ini bisa dimanfaatkan dan tidak perlu jauh-jauh untuk sewa lahan pertanian.

“Jadi, kita berharap warga juga bisa bertani di Kota Surabaya, dan ini untuk ketahanan pangan kita ke depannya,” pungkasnya. (*)

Ia juga memastikan bahwa di lahan-lahan BTKD itu ditanami tanaman pangan seperti ketela pohon dan tanaman pangan lainnya, termasuk pula tanaman hortikultura seperti sayur, tomat, terong, cabe dan tanaman hortikultura lainnya. Bahkan, beberapa diantaranya sudah panen seperti beberapa hari lalu dia melakukan panen jagung dan cabai.

“Kali ini, kita panen lele di lahan pemkot yang ada di Kelurahan Jambangan. Kebetulan di tempat ini pihak kelurahan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan budidaya ikan lele, dan hari ini kita panen sekitar 1 kwintal,” kata dia.

Menurutnya, hasil panen ikan lele itu dibagikan kepada warga, diantaranya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), lansia, dan keluarga yang memiliki anak stunting. Selain itu, sebagian dijual untuk tambahan para petani, karena pengelolaannya kelompok tani satu padu.

“Jadi, kita terus mendorong warga untuk ikut serta memaksimalkan lahan BTKD demi penguatan ketahanan pangan,” imbuhnya.

Menurut Antiek, pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK dan juga masyarakat. Bahkan, ketika melakukan penanaman pihaknya juga melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu.

“Makanya, beberapa lahan BTKD milik pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kita, tapi yang mengelola adalah warga, kita hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala. Namun, banyak pula lahan BTKD yang masih kita kelola, dan hasil panennya kita bagikan gratis kepada warga sekitar,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Surabaya Rahmad Kodariawan juga memastikan bahwa sebenarnya warga juga sangat senang dan antusias mengelola lahan BTKD itu untuk lahan pertanian. Makanya ke depan, seperti harapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, warga yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bisa mengelola lahan BTKD itu.

“Sebenarnya kata Pak Wali, lahan BTKD itu bisa dimanfaatkan oleh MBR. Jadi, MBR itu yang mengelola dari awal sampai akhir, kita bantu benih dan pupuknya serta pendampingannya, tapi yang mengelola mereka, dan hasil panennya bisa dimanfaatkan oleh mereka, bisa dimakan sendiri dan selebihnya bisa dijual untuk pemasukan mereka,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia juga mengajak kepada warga Kota Surabaya terutama para MBR untuk bersama-sama mengelola lahan BTKD itu. Apalagi, kota ini adalah kota dagang dan kota jasa, sehingga lahan ini bisa dimanfaatkan dan tidak perlu jauh-jauh untuk sewa lahan pertanian.

“Jadi, kita berharap warga juga bisa bertani di Kota Surabaya, dan ini untuk ketahanan pangan kita ke depannya,” pungkasnya. (*)