Ke Mana Arah Pajak Bermuara?

Bangga Surabaya – Kepatuhan membayarkan pajak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga di suatu daerah. Pasalnya, konsep pajak itu berasal dari warga dan untuk warga. Itulah sejatinya muara dari pajak yang dibayarkan oleh warga.

Pembangunan pesat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tentu tidak lepas dari peran serta masyarakatnya. Melalui pajak yang mereka bayar, berarti mereka sudah berkontribusi dalam pembangunan Kota Surabaya ke depannya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono menjelaskan pajak itu memang wajib dipungut oleh negara kepada rakyatnya. Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah dan untuk berbagai pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Program pembangunan fisik itu berupa pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan di seluruh Kota Surabaya, seperti pembangunan frontage road, box culvert, penambahan jalan baru dan penambahan taman-taman serta pembangunan infrastruktur lainnya.

Sedangkan pembangunan non fisik, seperti pemberian permakanan kepada warga kurang mampu, lansia dan penerima permakanan lainnya. Selain itu, ada pula optimalisasi layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis bagi SD-SMP, dan berbagai layanan publik yang diberikan kepada warga.

“Nah, itu semua pakai pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi, pajak itu dari masyarakat dan akan kembali lagi ke masyarakat,” kata Yusron ditemui di kantornya, Rabu (18/9/2019).

Saat ini, BPKPD mengelola 9 jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran,  Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Semua jenis pajak itu dibayarkan oleh warga ke bank yang telah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya.

“Dari beberapa bank itu, nanti akan terkumpul di Bank Jatim atau bank pemerintah, lalu masuk ke kas daerah,” kata Yusron.

Dari kas daerah ini, lalu Pemkot Surabaya menyesuaikannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun setahun sebelumnya. Dalam APBD itu, telah tercantum berbagai program fisik dan non fisik, sehingga pembelanjaannya untuk masyarakat tepat dan terukur.

Yusron pun merinci pendapatan daerah mencapai Rp 8,7 triliun. Pendapatan daerah itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Khusus PAD, diperoleh dari Hasil Pajak Daerah yang ada 9 jenis, kemudian dari hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

“Nah, dari sektor pajak daerah yang jumlahnya 9 jenis itu, kami targetkan pendapatan sebesar Rp 4 triliun atau 45,95 persen dari total pendapatan daerah atau APBD,” tegasnya.

Menurut Yusron, target pajak daerah sebesar Rp 4 triliun itu sudah naik dibanding target tahun 2018 sebesar Rp 3,6 triliun. Realisasinya tahun 2018 lalu, pajak daerah menyumbang sebesar Rp 3,8 triliun atau 105,60 persen.

“Itu artinya sudah melebihi target yang kami harapkan, makanya pada tahun ini kami naikkan menjadi Rp 4 triliun. Setiap tahun selalu kami naikkan targetnya dan Alhamdulillah selalu melampaui,” kata dia.

Yusron menambahkan, dari target Rp 4 triliun itu, sudah realisasi sebesar Rp 2,9 triliun atau 73 persen hingga 17 September 2019. Angka ini, diyakini akan terus naik hingga akhir. Bahkan, ia pun optimis pendapatan dari sektor pajak ini akan melampaui target seperti sebelum-sebelumnya. “Apalagi kami terus mempermudah mekanisme pembayarannya, bisa pakai online dan bisa bayar dimana-mana,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa dalam mengelola pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini, pihaknya selalu melakukan yang terbaik dan professional. Bahkan, selalu diawasi dan diaudit oleh inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektorat ini selalu rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang tujuannya melihat laporan realisasi pajak atau belanja selama beberapa bulan. Sedangkan audit dari BPK, biasanya dilakukan selama kurang lebih empat kali dalam satu tahun yakni Bulan Januari, Maret, April dan juga Oktober.

“Kalau dari BPK audit terhadap pendapatan dan belanja. Kemudian menjelang akhir tahun juga ada pelaksanaan audit, kadang juga awal tahun,” katanya.

Selanjutnya, ada supervisi dari KPK, fokus pengawasannya pun berbeda-beda. Tahun 2018 lalu pengawasannya pada perencanaan penganggaran dan pengadaan barang jasa. Sedangkan pada 2019 ini lebih fokus pelayanan publik yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu hingga saat ini.

“Meski tidak selalu datang ke pemkot, KPK selalu meminta progres laporan meski tidak setiap hari di kedinasan,” kata dia.

Oleh karena itu, Yusron memastikan bahwa pengelolaan pajak dan keuangan Pemkot Surabaya sudah dilakukan secara professional. Bahkan, pengelolaan pajak ini sudah mendapatkan pengakuan dari BPK sejak tahun 2012.

“Selama tujuh tahun berturut-turut, kami mendapatkan status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Ini peringkat yang paling baik dan menjadi bukti bahwa kami mengelola dengan professional,” pungkasnya. (*)