Pemkot Surabaya Mulai Rancang RKPD Tahun 2019

Bangga Surabaya – Dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Munsrenbang) tahun 2018, dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan fokus pada peningkatan daya saing melalui sektor perdagangan dan Jasa dengan dukungan integrasi infrastruktur ekologis.

Turut hadir dalam gelaran acara tersebut yakni jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, para ahli/profesional, para praktisi, akademisi, juga perwakilan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Kepala Bappeko Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji dalam sambutannya mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi dasar dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Yang pertama yakni permasalahan skala kota yang menjadi prioritas pembangunan skala kota. Kemudian, kebutuhan skala lingkungan yang masuk dalam Musrenbang RKPD di kecamatan.

“Dari dua hal ini, kita rangkum menjadi satu untuk menjadi dasar kita dalam menyusun RKPD tahun 2019 nanti,” kata Agus, saat memberikan sambutan dalam acara Musrenbang, bertempat di Graha Sawunggaling Lantai 6 Surabaya, Selasa, (27/03/18).

Tema RKPD tahun 2019, lanjut dia, yakni peningkatan daya saing melalui sektor perdagangan dan jasa dengan dukungan integrasi infrastruktur ekologis. Programnya yaitu terdiri dari pendidikan seperti optimalisasi keberlanjutan Learning City, kesehatan seperti penyediaan jamban sehat, peningkatan pendapatan dan bisnis seperti pemanfaatan sistem informasi pajak online, program infrastruktur seperti meneruskan penyelesaian Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalur Lingkar Luar Barat JLLB, dan terakhir pada peningkatan pelayanan publik. “Puncaknya dari semua itu adalah kita menuju pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Disampaikan Agus, dalam klarifikasi data usulan Musrenbang tahun 2018, pada usulan kelurahan mencapai 3.292, sedangkan usulan Musrenbang kecamatan mencapai 3.006 usulan, dan sebanyak 2.918 usulan yang telah diverifikasi oleh OPD terkait. Sementara itu, pada usulan melalui komunitas sebanyak 433 usulan dari kelurahan, sedangkan sebanyak 411 usulan dari Musrenbang kecamatan dan sebanyak 347 usulan yang telah diverifikasi oleh OPD terkait.

Usulan tersebut, lanjut dia, terbagi dalam dua kategori yakni usulan fisik dan non fisik. Untuk usulan fisik diantaranya pembangunan jembatan bentang, crossing saluran, pemasangan rambu lalu lintas, kontruksi jalan paving untuk permukiman ataupun makam, pembuatan taman, dan pemasangan lampu penyebrangan.

“Sementara untuk usulan non fisik, seperti paket bibit perikanan, pelatihan-pelatihan, dan pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM),” tuturnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Abdul Hamid memberikan apresiasi dan menyambut baik adanya Musrenbang di Kota Surabaya ini. Menurut dia, Musrenbang merupakan instrumen komunikasi untuk membuat produk dan kegiatan yang berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Sehingga dapat menyusun RKPD tahun 2019 yang akan datang,” katanya.

Disampaikan Hamid, bahwa Surabaya termasuk dalam enam besar kota terbesar, termasuk diantaranya kota Seoul (Korea Selatan) yang pertama. Tetapi lima negara besar lainnya yang tertinggi nilainya yakni Kota Surabaya. “Sebuah prestasi agregat. Tidak akan ada artinya jika hanya seorang wali kota saja tanpa konstitusi dan langkah kerjasama. Sebuah akurasi dan kerjasama diantara semua pihak,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa dalam rangka kemudahan investasi, ada beberapa syarat-syarat penting yang harus dipenuhi. Pertama yakni excellence service birokrasi, ketersediaan energi, aksesibilitas, resistensi sosial terhadap investasi yang masuk, keberadaan kemantapan Upah Minimum Regional (UMR), dan akuisisi lahan. Dari 38 Kab/Kota, hampir seperempatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur disokong dari Kota Surabaya.

“Terhadap investasi yang masuk, tidak diragukan lagi kalau Kota Surabaya kontribusinya terhadap Jawa Timur lebih dari 25,8%,” pungkasnya. (*)