Tekan Angka Kelahiran Melalui Metode MOP Dan MOW

Angka kelahiran di Kota Surabaya selama triwulan I (Januari-April 2017) mengalami penurunan. Pesan ini tertuang dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang diadakan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) di Ruang Pola Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Selasa (5/5/2017)

Kegiatan ini dibuka sekaligus dihadiri oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, beberapa orang dari unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait tingkat Kota Surabaya, Dandim, Polrestabes, Camat, Lurah dan Tim Penggerak (TP-PKK) Kota dan Kecamatan.

Menurut Kepala DP5A Kota Surabaya Nanies Chaerani, tahun ini dirinya menargetkan 600 akseptor KB di surabaya. Masing-masing target tersebut telah diawali dengan capaian peserta KB MOW (Metode Operasi Wanita) sebanyak 500 orang atau sekitar 25 persen, sedangkan MOP (Metode Operasi Pria) sebanyak 100 orang atau sekitar 73 persen.

“Sejak awal kami memang tidak menargetkan terlalu banyak ya, sebab kebanyakan dari pihak laki-laki menolak dengan alasan takut atau memang tidak mau menggunakan metode tersebut,” terang Nanis.

Banyaknya (MOP/W) yang dilakukan oleh bapak atau ibu-ibu, lanjut Nanis pada akhirnya berdampak pada jumah kependudukan di surabaya. Artinya, tingkat kelahiran di surabaya berada di titik rendah baik pada tingkat kota, provinsi dan nasional.

“Di tingkat kota sebesar 1,7 persen, provinsi 1,9 persen dan nasional 2,6 persen, ini sangat rendah dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia,” terang Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas tersebut.

Selain itu, pihaknya juga melakukan penandatangan MOU (berlangsung tadi pagi), dengan RS. Muji Rahayu. Baginya, semakin banyak menggandeng RS maka akan mempermudah  dan mempercepat pelayanan bagi warga yang ingin memasang alat kontrasepsi tersebut.

“Berkaca dari pengalaman tahun lalu, ada RS yang diajak kerjasama namun tidak bisa melayani karena keterbatasan tim medis serta meningkatnya volume pasangan yang ingin mendaftar hingga pada akhirnya mereka enggan untuk diajak kembali,” pungkas Nanis.

Adapun poin-poin yang dibahas dalam rakerda tersebut yaitu, menindaklanjuti penyelenggaraan Rakorda Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, program  Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. “Selain itu, acara ini turut mendukung program nawacita yang dicanangkan oleh presiden Jokowi,” ujar Mantan Camat Kenjeran itu.

Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan selain mensosialisasikan program KB dan pembangunan keluarga untuk meredam tingkat kelahiran sehingga pola kependudukan di surabaya stabil, dirinya juga menghimbau agar seluruh elemen yang hadir mampu mencari, mengolah dan mendidik anak-anak dari segala lini khususnya di bidang pendidikan dan pembinaan karakter.

“Saya kencang dalam hal ini agar tercipta generasi penerus yang berkualitas sehingga kelak kehidupan mereka bisa sejahtera dan yang paling penting, mampu menjadi tuan dan nyonya di rumahnya sendiri,” tegas Risma.

Angka kelahiran di Kota Surabaya selama triwulan I (Januari-April 2017) mengalami penurunan. Pesan ini tertuang dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang diadakan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) di Ruang Pola Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Selasa (5/5/2017)

Kegiatan ini dibuka sekaligus dihadiri oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, beberapa orang dari unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait tingkat Kota Surabaya, Dandim, Polrestabes, Camat, Lurah dan Tim Penggerak (TP-PKK) Kota dan Kecamatan.

Menurut Kepala DP5A Kota Surabaya Nanies Chaerani, tahun ini dirinya menargetkan 600 akseptor KB di surabaya. Masing-masing target tersebut telah diawali dengan capaian peserta KB MOW (Metode Operasi Wanita) sebanyak 500 orang atau sekitar 25 persen, sedangkan MOP (Metode Operasi Pria) sebanyak 100 orang atau sekitar 73 persen.

“Sejak awal kami memang tidak menargetkan terlalu banyak ya, sebab kebanyakan dari pihak laki-laki menolak dengan alasan takut atau memang tidak mau menggunakan metode tersebut,” terang Nanis.

Banyaknya (MOP/W) yang dilakukan oleh bapak atau ibu-ibu, lanjut Nanis pada akhirnya berdampak pada jumah kependudukan di surabaya. Artinya, tingkat kelahiran di surabaya berada di titik rendah baik pada tingkat kota, provinsi dan nasional.

“Di tingkat kota sebesar 1,7 persen, provinsi 1,9 persen dan nasional 2,6 persen, ini sangat rendah dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia,” terang Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas tersebut.

Selain itu, pihaknya juga melakukan penandatangan MOU (berlangsung tadi pagi), dengan RS. Muji Rahayu. Baginya, semakin banyak menggandeng RS maka akan mempermudah  dan mempercepat pelayanan bagi warga yang ingin memasang alat kontrasepsi tersebut.

“Berkaca dari pengalaman tahun lalu, ada RS yang diajak kerjasama namun tidak bisa melayani karena keterbatasan tim medis serta meningkatnya volume pasangan yang ingin mendaftar hingga pada akhirnya mereka enggan untuk diajak kembali,” pungkas Nanis.

Adapun poin-poin yang dibahas dalam rakerda tersebut yaitu, menindaklanjuti penyelenggaraan Rakorda Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, program  Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. “Selain itu, acara ini turut mendukung program nawacita yang dicanangkan oleh presiden Jokowi,” ujar Mantan Camat Kenjeran itu.

Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan selain mensosialisasikan program KB dan pembangunan keluarga untuk meredam tingkat kelahiran sehingga pola kependudukan di surabaya stabil, dirinya juga menghimbau agar seluruh elemen yang hadir mampu mencari, mengolah dan mendidik anak-anak dari segala lini khususnya di bidang pendidikan dan pembinaan karakter.

“Saya kencang dalam hal ini agar tercipta generasi penerus yang berkualitas sehingga kelak kehidupan mereka bisa sejahtera dan yang paling penting, mampu menjadi tuan dan nyonya di rumahnya sendiri,” tegas Risma.